Politik Uang Dipastikan Mendominasi Pemilu

ilustrasiAMBON — Potensi politik uang dalam pemilu umum legeslatif dan kepala daerah, apapun bentuknya pada saat pelaksanaan pemilihan pasti terjadi. Karena ini sudah menjadi budaya politik di Indonesia. Budaya politik sudah menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekuasaan.

Hal ini sampaikan Pengamat Politik Universitas Pattimura Ambon, Mohtar Nepa-Nepa kepada Ambon Ekspres, Rabu (29/1).

"Saya kira apapun bentuk aturan, pasti saja terjadi pelanggaran seperti itu. Aturan juga abstrak. Aturan tentang sistem politik kita masih abu-abu alias belum ada kajian yang tuntas tentang pembentukannya," kata dia.
Mohtar melanjutkan, yang disebut dengan politik uang itu tidak bisa dipaksakan secara utuh. Itu hanya bersifat sosial. Artinya, politik uang bisa terjadi karena faktor sosial seperti kemiskinan dan rendahya
kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

"Masalah kemiskinan akan menjebak individu-individu yang kemudian bisa mengambil keuntungan dari politik uang. Karena memang money politik
ini dilakukan secara massif dihampir seluruh wilayah Indonesia. Bukan saja di Maluku," bebernya.

Menurut kepala Laboraturium ilmu Administrasi Fisip Unpatti ini, karena sistem pengawasan pemilu harus direkonstruksi kembali.  "Pengawasan harus dimulai dari bawah tanpa menunggu instruksi dari
atas. Yakni dari PPL, Panwascam sampai ke Panwaslu dan seterusnya ke Bawaslu. Karena kalau seandainya dilakukan mulai dari atas, maka celah  pelanggaran pemilu oleh caleg tetap ada," kata Nepa-Nepa.

"Menurut saya, seharusnya sistem pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu bersifat bottom-up (dari bawah keatas). kalau selama ini sistem pengawasannya hanya menunggu perintah dari atasan dan diperhadapkan dengan anggaran yang ada, maka pelanggaran-pelanggaran itu tetap ada,"ungkapnya.

Begitu juga dengan regulasi pemilu yang selama ini berlaku. Undang-undang pemilu harus menjelaskan secara detail tentang larangan politik uang.

Untuk dia berkesimpulan politik uang pada pemilu kali ini masih sangat dominan terjadi. "Memang dalam aturan perundang-undangan pemilu sudah dijelaskan terkait apa yang disebut dengan politik uang. Tetapi harus ada perbaikan lagi. Karena misalnya seseorang caleg yang memberikan sembako atau bantuan lainnya karena masalah sosil, apakah bisa dibuktikan secara hukum bahwa seseorang itu melanggaran aturan seperti money politik?" tandasnya.

 

SUMBER

comments
002202659
Hari Ini
Minggu Ini
Bulan Ini
Bulan Lalu
Semua Hari
2227
4329
34185
53209
2202659
IP Anda: 54.197.218.127
Tanggal Server: 2014-07-23
Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter