Komisioner KPU Kaltim Dilantik Mendadak

ILUSTRASISAMARINDA - Terjawab sudah siapa komisioner terpilih Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltim untuk lima mendatang. Dilantik kemarin (4/2), para anggota sudah dinanti tugas besar mengingat Pemilu Legislatif tinggal hitungan bulan.

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltim, Syarifudin Rusli, menyatakan bahwa lima komisioner terpilih KPU dilantik di Jakarta, sore kemarin.

Mereka adalah Ida Farida, Rudiansyah, Mohammad Taufik, M Syamsul Hadi, dan Viko Januardhy. Kelima sosok ini memiliki latar belakang berbeda mulai akademisi hingga pegawai negeri.

Kelima nama ditentukan lewat rapat pleno yang dihelat 3 Februari lalu. Penentuan memakan waktu panjang mulai pukul 15.00 hingga 24.00 Wita. Formasi dinilai sudah tepat mengingat dua orang di antaranya merupakan anggota KPU di kabupaten/kota. Untuk jabatan ketua dan komisioner, belum ditentukan.

“Akan ditentukan secara internal. Jumat nanti, para komisioner dapat menjalankan fungsi dan tugas secara normal,” terang Rusli.

Sebelum anggota KPU Kaltim yang baru dilantik, tahapan pemilu baik pileg dan pilpres, masih kewenangan sekretariat KPU. Sementara komisioner baru di kabupaten/kota, saat ini baru Tana Tidung yang rampung. Sisanya baru melewati pembentukan tim seleksi.

Rusli menyebut, selama komisioner KPU Kaltim belum terbentuk, KPU di kabupaten/kota juga di bawah kewenangan pusat. Rusli menyadari pelantikan anggota KPU Kaltim terlambat sehingga dimajukan dari jadwal awal 7 Februari menjadi 4 Februari. 

Salah satu calon yang dinyatakan lolos, Mohammad Taufik, menyebut baru mendapat kabar lolos sebagai komisioner KPU pada 01.30 Wita, dini hari kemarin. Sekretaris KPU menghubunginya melalui via telepon dan memberitahu siapa saja yang terpilih jadi anggota KPU Kaltim.

“Pukul 13.00 Wita (4/2) saya disuruh berangkat ke Jakarta untuk dilantik KPU Pusat,” terang dosen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Mulawarman (Unmul) itu. Pelantikan komisioner KPU Kaltim yang baru dilakukan Februari ini juga bikin kepala daerah resah. Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi menyebut kekosongan KPU bukan hanya di provinsi. Kabupaten/kota juga demikian terutama Balikpapan.

Jika KPU Kaltim baru dilantik kemarin, kata dia, bisa dibayangkan kapan giliran kabupaten/kota. Masa seleksi komisioner bisa memakan waktu sebulan. Sementara pileg berlangsung April. Jeda pesta demokrasi dan terbentuknya lembaga penyelenggara pemilu tersebut terlalu sempit.

“Ini rawan dan bisa jadi bahan gugatan parpol. Mengapa dekat pemilu baru KPU dibentuk? Kenapa tak diangkat Plt? Sekarang KPU ibarat tak bertuan,” keluh dia.

Sehubungan wajah-wajah baru di KPU Kaltim, aktivis Kelompok Kerja 30 Carolus Tuah mengatakan, hasil kinerja komisioner KPU kelak merupakan tanggung jawab penuh tim seleksi (timsel). “Jika timsel mengatakan itu yang terbaik, mau bagaimana lagi. Hanya mereka yang dapat menjelaskan alasan mereka yang terpilih” terang Tuah.

Tuah pun mengkritik timsel dan KPU RI yang tidak memublikasikan nilai dari kelima komisioner terpilih. Hal itu menjadi pertanyaan publik perihal penilaian atas tepat tidaknya lima nama jadi komisioner terpilih.

Tetapi, kata dia, lima komisioner terpilih ini dianggap ideal secara komposisi --jika melihat latar belakang pekerjaan. Setidaknya terdapat dua akademisi yaitu Muhammad Taufik dan Ida Farida. Ada pula PNS yaitu Viko Januardy.

“Akademisi dapat mengimbangi secara teori dalam melengkapi kemampuan teknis penyelenggaraan pemilu. Selain itu, dua nama yang berpengalaman (Rudiansyah dan Muhammad Syamsul Hadi yang dari KPU kabupaten/kota),” jelas dia.

Di sisi lain, nada sumbang muncul dari mantan Komisioner KPU Kaltim, Hibbu Mida Balfas Syam. Dia mempertanyakan komitmen timsel calon komisioner lembaga penyelenggara pemilu tingkat provinsi itu. Menurut dia, timsel membuat kesepakatan yang tak mereka tepati.

Ketika pengumuman 10 besar, calon komisioner wajib hadir tepat waktu. Lima menit tertinggal, dianggap tak lolos. Belakangan, lanjutnya, beberapa calon komisioner yang terlambat hadir lebih dari lima menit di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) di Samarinda, tempat pertemuan pengumuman. “Mereka yang terlambat malah lolos 10 besar,” bebernya.

Padahal, beber dia, timsel sudah komit tak akan meloloskan calon komisioner yang terlambat datang menghadiri pertemuan. Tak hanya itu, Balfas juga menyayangkan sejumlah akademisi dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang menggeneralisasi permasalahan di KPU Kaltim.

Sementara, tak semua komisioner di KPU Kaltim kala itu memiliki rekam jejak buruk.

“Saya baru menjadi komisioner selama 40 hari. Tapi seakan-akan kinerja saya buruk sekali,” bebernya. Sejumlah pihak, kata dia, menyoroti dirinya tentang pergantian antar-waktu (PAW) anggota DPRD Kaltim dari Partai Damai Sejahtera (PDS) yang berbuntut sidang di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada 17 Desember 2013.

Dalam kasus ini, DKPP memberikan sanksi peringatan kepada lima komisioner KPU. Mereka dinilai melanggar kode etik dalam proses PAW tersebut. Namun, Balfas merasa tak terkait kasus tersebut karena baru dilantik pada 9 November 2013. Sementara kasusnya bergulir jauh sebelum dirinya dilantik sebagai komisioner.

Merasa tak bersalah, Balfas pun mengajukan peninjauan kembali ke DKPP soal sanksi peringatan pada 18 Desember 2013. “Tapi sampai sekarang belum ada respons. Saya hanya minta DKPP merehabilitasi nama baik saya,” pintanya.


Untuk diketahui, sepanjang tahapan seleksi calon komisioner KPU Kaltim, timsel terus mendapat masukan dari sejumlah pihak termasuk LSM. Mereka mendesak untuk tidak meloloskan komisioner KPU yang lama. Anggota penyelenggara pemilu yang lama dianggap memiliki rekam jejak tak memuaskan mengingat sejumlah masalah dan “kontroversi” yang menimpa KPU Kaltim.

 

SUMBER

comments
002213122
Hari Ini
Minggu Ini
Bulan Ini
Bulan Lalu
Semua Hari
808
5350
808
43840
2213122
IP Anda: 54.90.231.18
Tanggal Server: 2014-08-01
Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter