PNS Cirebon Ikut Kampanye, Sanksinya Dikeluarkan

kampanyeOnlineLogoCirebon - Pemerintah Kabupaten Cirebon melarang keras Pegawai Negeri Sipil (PNS) ikut kampanye mendukung siapa pun calon gubernur Jawa Barat pada pilkada 2013. "Jika ada yang melanggar, sanksi tegas akan diturunkan pangkatnya hingga sanksi dikeluarkan," kata Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon, Dudung Mulyana, Rabu, 14 November 2012,

Dudung mengatakan, setiap PNS dilarang melakukan aktivitas politik praktis seperti kampanye calon gubernur dan wakilnya, mengorganisasi massa dan menyebarluaskan informasi tentang salah satu calon. Hal itu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

Pihaknya, kata Dudung, akan mengawasi secara ketat kegiatan PNS selama masa kampanye calon gubernur Jawa Barat berlangsung. Jika terbukti ada PNS yang ikut mendukung calon tertentu, maka aturan akan ditegakkan sesuai dengan aturan yang ada. "Sanksi bermacam-macam sesuai dengan tingkat pelanggaran. Di antaranya dengan menurunkan pangkat PNS tersebut," ujarnya.

Dengan melarang PNS turut dalam kegiatan kampanye bukan berarti Pemerintah Cirebon tidak mendukung pilkada Jabar. "Kita tetap wajib untuk menyukseskan pelaksanaan pilkada Jabar, tapi tidak mendukung calon tertentu," katanya.

Bupati Cirebon Dedi Supardi sudah menginstruksikan kepada Sekda untuk mengawasi PNS yang terlibat dalam dukung mendukung calon gubernur Jabar. "Karena berdasarkan laporan indikasi ke arah sana sudah ada," katanya.

Terlebih saat ini baik gubernur maupun wakil gubernurnya sama-sama mencalonkan diri dalam pilkada Jabar. "Kita wajib turut menyukseskan pilkada Jabar tapi PNS tidak boleh terlibat dalam politik praktis," kata Dedi.

Sumber

comments
002209457
Hari Ini
Minggu Ini
Bulan Ini
Bulan Lalu
Semua Hari
1685
1685
40983
53209
2209457
IP Anda: 54.83.228.89
Tanggal Server: 2014-07-28
Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter