Kaderisasi, Otonomi dan Pemilukada

Rosihan ArsyadSalah satu butir kesimpulan Rakernas PDIP 2012 beberapa waktu yang lalu adalah memutuskan untuk memperbaiki sistem seleksi dan perekrutan calon kepala daerah dengan menjadikan rekam jejak sebagai pertimbangan utama. Melegakan namun juga mengherankan, mengapa baru saat ini terpikirkan, dan bukankah sebaiknya semua partai politik melakukan seperti itu?

Mungkin PDIP kapok dengan banyaknya kepala daerah yang didukung partainya, saat menjabat ternyata tidak sepenuhnya menjalankan amanat dan garis kebijakan partai sehingga tingkah lakunya yang melenceng dari aspirasi dan kebutuhan masyarakat mencederai citra partai.

Otonomi Daerah sesungguhnya merupakan cara cerdas untuk membangun bangsa melalui pembangunan daerah yang lebih baik karena dekatnya pengambil keputusan dengan masyarakat. Namun apa daya, entah karena konsep yang keliru atau implementasi yang tidak sesuai, pelayanan masyarakat yang diharapkan meningkat, dalam kenyataannya bahkan menjadi lebih buruk.

Korupsi di daerah merajalela. Di Indonesia terdapat 495 kepala daerah kabupaten/kota, dan 33 provinsi. Kepala daerah yang menjadi tersangka sekarang jumlahnya sudah mencapai 173. Artinya sepertiga pejabat di daerah sudah menjadi tersangka. Dari 33 gubernur, sudah 18 belas gubernur yang menjadi tersangka.

Beberapa hal perlu mendapatkan perhatian untuk memperbaiki kondisi ini. Yang paling utama tentu memperbaiki proses dan seleksi pencalonan kepala daerah, sehingga tidak lagi berlaku “bad guys tend to win”! Bukan rahasia umum bahwa untuk “membeli perahu” atau diusung oleh partai politik, bahkan oleh partai sendiri dibutuhkan biaya yang sangat besar. Konsekuensinya tentu yang dapat mencalonkan hanya yang memiliki modal besar, atau memiliki “cukong” atau pemodal.

Ibarat memasang taruhan, seandainya jagonya menang tentu sang cukong mengharapkan imbalan, baik berupa proyek, maupun kemudahan perizinan, terutama konsesi tambang atau perkebunan. Akibatnya, banyak konsesi yang tumpang tindih. Ada pula konsesi yang secara legal formal sudah diberikan kepada sebuah perusahaan sesuai prosedur yang benar, dibatalkan, atau dipaksa berbagi. Selain itu, untuk mengembalikan modal, banyak pula kepala daerah yang terlibat korupsi.

Di luar ongkos “membeli perahu” masih diperlukan biaya besar untuk kampanye. Bahkan, desas-desus yang santer namun sulit dibuktikan adalah biaya besar untuk membeli suara, yang sering diistilahkan dengan “serangan fajar”.

Ujungnya, korupsi merebak, sehingga sejak otonomi daerah diberlakukan efektif tahun 2001 hingga 2012, Transparency International Indonesia mencatat terdapat 173 kasus korupsi yang melibatkan gubernur, bupati, dan walikota

Biaya Pemilukada yang besar bukan saja membebani para calon, tetapi juga keuangan daerah. Bayangkan, selain dana untuk pemilihan Presiden dan anggota DPD RI serta DPR baik tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten, masih ada lagi pemilihan gubernur (33 provinsi), bupati (398 kabupaten) dan walikota (93 kota). Artinya, setiap 5 tahun terdapat 524 kali pemilihan kepala daerah di seluruh Indonesia. Sedemikian tingginya biaya Pemilu di Indonesia, sehingga untuk penyelenggaraan Pemilu 2014 Komisi Pemilihan Umum meminta anggaran sebesar Rp 16,2 triliun. Apabila dalam masing-masing Pemilukada kabupaten dan kota dibutuhkan anggaran 25 miliar, dan untuk Pemilukada provinsi 100 miliar, sudah dapat dihitung berapa dana yang dibutuhkan untuk Pemilukada setiap 5 tahun di Indonesia yang dibiayai APBD, yaitu sekitar Rp 17 triliun.

Pemilukada Serentak


Menggelar Pemilukada secara serentak dengan pemilihan presiden dan atau legislatif (DPR RI, DPD DPRD) dapat menghemat anggaran. Selain itu, Pemilukada dapat dibiayai APBN, untuk menghindari tekanan terhadap KPUD. Calon yang sedang berkuasa atau incumbent dapat menggunakan instrumen anggaran untuk memperkuat posisi tawar politiknya. Ini tentu dapat berdampak pada tidak netralnya penyelenggara pilkada.

Banyaknya Pemilu di Indonesia menjadikannya sebagai sebuah industri. Tumbuh beberapa lembaga (komersial) yang menjadi konsultan, bahkan pemasaran politik untuk calon tertentu. Rasanya tidak ada calon yang tidak menggunakan political marketing agent, paling tidak untuk melakukan polling dan pemetaan awal. Oleh karena sudah menjadi industri, tentu masuklah pemodal seperti yang disebutkan di atas. Masalah lain yang memprihatinkan adalah masyarakat belum siap untuk kalah, mengedepankan suku dan golongan, mendukung jagonya secara membabi-buta, sehingga repot sekali mengurus Pemilukada. Contoh nyata, bagaimana rumit dan ruwetnya proses Pemilukada di Makassar, Ternate, Papua, atau di Tuban. Masyarakat pendukung calon kepala daerah saling serang, melakukan protes dan demonstrasi sampai ke Jakarta, sehingga persoalan lokal menjadi masalah nasional dan Mahkamah Konstitusi harus turun tangan.

Sering sekali kita baca di koran dan lihat di televisi kantor KPUD diserbu, bahkan adu jotos pada saat acara kampanye Pemilu damai yang mengakibatkan ongkos sosial di daerah berupa pertentangan dan dendam yang berkepanjangan.

Hasil Pemilu di Amerika Serikat terakhir pun memperlihatkan, bagaimana sebuah Pemilu yang adil di Negara yang sudah mapan sistem dan kehidupan berdemokrasinya juga tidak luput dari ketidakpuasan. Begitu serunya pendukung Mitt Romney dari Negara Bagian Alabama, Arkansas, Colorado, Florida, Georgia, Indiana, Kentucky, Louisiana, Michigan, Mississippi, Missouri, Montana, New Jersey, New York, North Carolina, North Dakota, Oregon, South Carolina, Tennessee, and Texas membuat petisi untuk memisahkan diri dari AS!

Desain Ulang Otonomi Daaerah


Ada pendapat bahwa sistem pemilihan kepala daerah perlu diubah untuk mencapai dua tujuan. Pertama untuk mendapatkan pemimpin yang berkualitas, kedua untuk menyederhanakan dan membuat pelaksanaan Pemilukada menjadi lebih murah, yaitu dengan pemilihan gubernur oleh DPRD. Namun, mungkin ada hal yang lebih mendasar yang perlu ditinjau kembali, yaitu tentang kedudukan daerah otonom.

Otonomi daerah dimulai saat pemerintahan Presiden BJ Habibie yang mengeluarkan UU No 25 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No 25 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah. Undang-undang 22 tahun 1999 meletakkan titik berat otonomi di kabupaten/kota. Kabupaten/kota tidak memiliki hierarki dengan pemerintah provinsi, artinya, bupati/walikota bukan bawahan gubernur, padahal gubernur diberi peranan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.

Kewenangan pengawasan sulit diterapkan, karena alih-alih memiliki dasar hukum yang jelas, persuasive power pun tidak dimiliki oleh gubernur, karena transfer dana dari pusat langsung ke kabupaten/kota. Akibatnya, bupati dan walikota menjadi seperti raja-raja kecil, membuat Peraturan Daerah yang terkadang bertentangan dengan Undang-undang. Bahkan, diundang rapat oleh gubernur, sering bupati dan walikota tidak hadir.

Ke luar kota, bahkan ke luar negeri tidak minta izin. Dalam situasi seperti itu, hanya kepemimpinan dan wibawa gubernur yang dapat memelihara situasi yang kondusif bagi pembangunan daerah yang terpadu.

UUD 1945 Pasal 18 ayat 1 Perubahan menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Ayat ini seharusnya diartikan bahwa provinsi memiliki hierarki yang lebih tinggi dari kabupaten/kota, sama seperti pemerintah pusat yang memiliki hierarki yang lebih tinggi dari pemerintah provinsi.

Namun sayangnya, pasal-pasal selanjutnya tidak menjabarkan sistem hierarki ini secara tepat. Undang-undang No 22 Tahun 1999 dicoba diperbaiki dengan Undang-undang RI No 32 tahun 2004 yang menetapkan provinsi, kabupaten dan kota sama-sama sebagai daerah otonom, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Undang-undang No 32 tahun 2004 ini kembali menimbulkan pertanyaan yang mendasar, apakah mungkin daerah provinsi dan kabupaten kota sama-sama merupakan daerah otonom, padahal jelas UUD 1945 menyatakan bahwa daerah provinsi dibagi atas daerah kabupaten dan kota? Berbeda secara prinsip dengan pemerintah pusat yang melimpahkan kewenangan kecuali enam kewenangan yang tetap menjadi urusan pusat kepada daerah, provinsi sebagai daerah otonom adalah penerima kewenangan sehingga tidak mungkin melimpahkan lagi kewenangan tersebut kepada pemerintah kabupaten/kota.

Kerancuan dalam status otonomi antara provinsi dan kabupaten/kota seperti ini sangat mengganggu. Walaupun mungkin secara hukum tata negara memungkinkan, dalam kenyataannya pemberian status yang sama kepada provinsi dan kabupaten/kota yaitu sebagai daerah otonom sering membingungkan. Mengapa tidak ditetapkan salah satu dari dua pilihan antara tingkat provinsi atau tingkat kabupaten/kota yang menjadi daerah otonom?

Seandainya otonomi berada di tingkat provinsi, maka gubernur seharusnya dipilih langsung oleh rakyat, sedangkan kabupaten/kota cukup menjadi pemerintahan administratif yang tidak perlu memiliki DPRD. Bupati/walikota ditunjuk oleh Gubernur dari pegawai negeri yang memiliki prestasi yang baik.

Namun, seandainya otonomi diletakkan di kabupaten/kota, gubernur dapat ditunjuk oleh Presiden dari birokrat yang memiliki rekam jejak yang cemerlang dan provinsi tidak perlu memiliki DPRD. Dalam hal ini, bupati/walikota dipilih langsung oleh rakyat. Gubernur benar-benar diperankan sebagai wakil pemerintah pusat, dengan tugas perencanaan pembangunan antar kabupaten/kota dan kewenangan pengawasan secara luas.

Harapannya, dengan meletakkan otonomi daerah secara lebih jelas dengan memilih otonomi di tingkat provinsi atau di tingkat kabupaten/kota, maka politisasi Pemilukada dapat dihindari, biaya Pemilukada bisa dikurangi, dan lebih dari itu, adanya kejelasan tata pemerintahan daerah yang workable serta didapat pemimpin daerah yang cakap dan berkualitas sehingga tujuan otonomi untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing daerah akan dapat segera dicapai.

Sumber

002201664
Hari Ini
Minggu Ini
Bulan Ini
Bulan Lalu
Semua Hari
1850
3334
33190
53209
2201664
IP Anda: 54.81.52.32
Tanggal Server: 2014-07-22
Realtime website traffic tracker, online visitor stats and hit counter